Jaminan Kesehatan Nasional Masih Kurang Sosialisasi

Jaminan Kesehatan Nasional di bawah pengelolaan BPJS dinilai masih kurang sosialisasi padahal akan mulai dilaksanakan Januari 2014. (Foto : Kemenkes)

Jatinangor― Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai dilaksanakan Januari 2014.  JKN menampung Jamkesmas, askes PNS, TNI, Polri dan JPK Jamsostek dibawah pengelolaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS sendiri merupakan lembaga perubahan dari PT Askes. BPJS beroperasi dibawah landasan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS dan UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan dapat meng-cover seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Kepala Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Konsultan Monev JKN 2013, Dr. dr. Mahlil Ruby, M.Kes dalam acara Kajian Luar Biasa tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK UP), Sabtu (12/10).

Pelayanan yang buruk dari dokter disebabkan oleh sistem yang buruk pula. Di sisi lain, JKN juga memiliki kelemahan utama yakni kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Selain kurangnya sosialisasi, tenaga medis juga menjadi sorotan dalam pelaksanaan JKN. “Masyarakat cenderung memilih berobat ke rumah sakit dibanding Puskesmas karena menilai dokter umum di rumah sakit lebih kompeten padahal kita mampu,” ujar Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat (PHOP) FKUP Dr. Elsa Pudji, dr. MM. dalam acara yang sama.

Kajian Luar Biasa tentang Jaminan Kesehatan Nasional sendiri diselenggarakan oleh Seksi Kajian dan Ilmiah Pengurus Harian FK UP. Acara ini diperuntukkan khususnya untuk mahasiswa kedokteran, psikologi, farmasi, kedokteran gigi, dan keperawatan Universitas Padjadjaran. “ Kami menyadari sosialisasi JKN masih sangat kurang. Melalui acara ini, kami berharap masyarakat memahami sistem dari JKN itu sendiri, khususnya bagi para calon tenaga medis, “ ujar Ratu Istihajar, Panitia KLB JKN. (Rizani Hammama)